Tim Pansus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau, Kunjungi Kementrian Pertanian RI

0 64

Pekanbaru, Buletininews.com — Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan LKPj akhir masa jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019, baru-baru ini telah melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Tim Pansus yang diketuai oleh Karmila sari membahas sering terkait realisasi anggaran dari Kementerian Pertanian sebagian besar yang terkait dalam Dirjen perkebunan.

Karmila Sari mengatakan,Salah satu komoditi unggulan yang ada di provinsi Riau seperti kelapa sawit dan lainnya masih mengalami kendala serius menurutnya menjadi masalah saat ini adalah menurunnya harga kelapa sawit terutama harga kelapa yang menyebabkan masyarakat tidak dapat merasakan dari keuntungan perkebunan mereka tersebut.

Selain harga kelapa yang rendah persaingan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang besar yang ada di Riau juga membuat masyarakat Riau tidak dapat leluasa menjual hasil perkebunannya

“Untuk provinsi Riau terdapat 3 juta hektar perkebunan dan 2 juta hektar merupakan perkebunan kelapa sawit namun berdasarkan data dari daerah beberapa tahun belakangan ini terlihat kurangnya perhatian pemerintah terhadap potensi kelapa sawit di provinsi Riau yang pada dasarnya dapat menjadi sumber energi di samping gas dan dapat menambah devisa daerah,”ujarnya kepada wartawan.

kemudian dalam masalah bagi hasil dengan pemerintah Riau telah banyak memberikan kontribusi terhadap pemerintah terbukti dengan apbd riau yang cendrung masih rendah dan tidak berpihak kepada para petani

Seperti diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau resmi membentuk panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan LKPj akhir masa jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019. 

Nantinya, pansus yang beranggotakan 19 anggota DPRD itu akan meagendakan sejumlah rapat. Mengulas kembali apa saja capaian kepala daerah tahun 2018 dan selama masa jabatan 2014-2019. 

Rapat tersebut nantinya akan melahirkan sebuah rekomendasi yang akan ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat saat ini.

Katanya, pansus sendiri sudah menjadwalkan sejumlah rapat bersama guna membahas LKPj Kepala Daerah tahun 2018 dan LKPj AMJ 2014-2019.Dari seluruh laporan, dewan akan mengelompokkan dan menginventarisir mana saja yang harus diperbaiki di masa akan datang.

“Rekomendasi lebih ke untuk kepala daerah saat ini. Misal beberapa kasus yang sudah terjadi sebelumnya, agar jangan terjadi untuk yang akan datang. Seperti rasionalisasi, itu terjadi karena perencanaan yang tidak matang. Idealnya Gubernur terpilih bisa menerima dan pertanggung jawab administrasi kepada publik masyarakat itulah konsekuensi kita terpilih,” sebutnya.

Ia menegaskan kembali, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan nantinya bukan untuk menyalahkan pemerintah yang lama. Melainkan sebagai bahan koreksi agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. 

“Kami berikan rekomendasi supaya bisa menjadi pelajaran jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu. Seperti kemaren kami diingatkan Kementerian Dalam Negeri supaya kepala daerahnya tidak lagi tersandung masalah hukum. Ya maka mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu lagi,” tambahnya.

Selain itu, Mansyur juga menyebutkan poin penguatan kerjasama antara eksekutif dengan legislatif. Dimana masing-masing lembaga pemerintahan itu memiliki corong yang berbeda namun satu tujuan.

DPRD bekerja menyerap aspirasi masyarakat kemudian pemerintah menindak lanjuti aspirasi yang telah terserap. Setelah diserap dan dilaksanakan, DPRD juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan.

“Yang diperkuat adalah perencanaan kerja. Kemudian juga hubungan eksekutif dengan legislatif. Harus ditingkatkan. Karena legislatif mitranya eksekutif. Semua punya gerbong. Tujuan nya untuk kemaslahatan masyarakat,” tambahnya. (ADV)

Leave A Reply

Your email address will not be published.