Setelah selesai ketok palu APBD Provinsi 2021, DPRD Provinsi Riau saat ini terus menggesa pembahasan APBD murni 2022 bersama pemerintah Riau. Ketua DPRD Riau Yulisman menargetkan APBD murni tahun 2022 dapat disahkan pada Oktober 2021. Dengan begitu kegiatan tahun depan bisa dilakukan lelang dini di bulan November 2021. “Saat ini tengah dibahas di komisi. Setelah selesai makanismenya mereka melapor ke Banggar,” cakapnya. Politisi Golkar ini mengatakan, dalam pembahasan APBD 2022 pihaknya mengedapankan tiga prinsip, pertama kehati-hatian, kedua prinsip kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Kehati-hatian ini kan karena APBD ini soal angka, duit, tentu jadi hati-hati. Membahas APBD ini kan tak bisa grasa-grusu. Kawan-kawan di komisi dan banggar harus hati-hati,” cakapnya lagi. “Kalau memang dalam pembahasan segala sesuatu sudah komperhensif baik di Banggar dan komisi kita langsung sahkan. Ini bagian tugas DPRD fungsi penganggaran,” tukasnya.
PEKANBARU, Buletininews.com —Anggota Komisi III DPRD Riau, Misliadi, berharap kepada pemerintah mulai dari daerah hingga pusat untuk memberikan perhatian kepada Pulau Rupat karena di dalamnya terdapat potensi ekonomi yang sangat luar biasa.
Disampaikan Politisi PKB ini, pemerintah bisa saja menjadikan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baik dengan Ekonomi pariwisata maupun Ekonomi Industri.
Artinya, Pulau Rupat ini bisa dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata dan Industri karena dua wilayah kecamatan yang ada di Rupat memiliki basis ekonomi yang berbeda yakni, wilayah ekonomi berbasis pariwisata di bagian utara dan wilayah ekonomi berbasis industri di bagian selatan.
Potensi wisata di Rupat, jelas Misliadi, sudah sangat diakui karena garis pantainya yang panjang mencapai belasan kilometer dan keindahan pasir pantainya juga sangat bersih serta putih. Sehingga di Rupat Utara ini bisa dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Dan untuk Rupat bagian Selatan bisa dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri berbasis Slika karena potensi silkanya sangat besar. Karena berdasarkan informasi dari salah satu lembaga penelitian, cadangan silika sekitar 5 miliar matrik kubik ton di kawasan pulau Rupat. Jika ini dieksploitasi dan dibangunkan pabrik, maka ekonomi masyarakat akan sangat terbantu.
“Artinya, kalau ini dijadikan kawasan industri berbasis silika dan dibangun pabrik, itu bisa jadi pabrik silika terbesar di dunia,” ujar pria asal Rupat, Bengkalis ini.
“Potensi Rupat itu luar biasa, kalau lah ini menjadi perhatian serius pemerintah maka kawasan ini bisa menjadi sumber pendapatan yang baru karena kalau terwujut KEK pariwisata dan industri berbasis Slika ini bukan tidak mungkin puluhan ribu tenaga kerja bisa direkrut. Mudah-mudahan ini jadi perhatian, karena Rupat juga menjadi wilayah terluar Indonesia, makanya saya bilang Rupat itu bukan saja aset Bengkalis, tapi juga aset provinsi dan negara,” tutupnya.
