Program RSLH Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Komisi IV Panggil Dinas Terkait

0 240

Pekanbaru, Buletininews.com — Komisi 4 DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama beberapa mitra kerjanya. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin, dan dihadiri juga oleh anggota Komisi IV lainnya seperti asri Auzar, Sumiyanti, Yulianti dan Abdul Wahid.

Adapun mitra kerja yang diundang yakni beberapa di antaranya dinas Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Kepala Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan provinsi Riau Muhammad Amin dalam rapat tersebut menjelaskan, Pemprov Riau melalui dinas Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan tahun ini kembali melaksanakan program pembangunan rumah sehat layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

Yang mana sebaran RSLH tersebut ada sebanyak 1845 unit yang akan di bangun dan disalurkan kepada masyarakat miskin sepanjang tahun 2019 ini. Penyaluran RSLH tersebut berdasarkan kriteria serta syarat yang telah ditentukan sebelumnya

“Ada 1845 unit Rumah Sehat layak huni yang akan dibangun tahun ini yang terbagi dalam beberapa paket untuk kabupaten kota se Riau,”ujarnya.

Untuk progres proyek tersebut saat ini pihaknya sudah memberikan kepada kepala desa untuk membuat kelompok masyarakat karena jika sudah memiliki pokmas maka pelaksanaannya bisa dimulai.

Lebih jauh dikatakan Amin Adapun tim yang bekerja dari dinas saat ini sudah mengerahkan seluruh tenaga agar program tersebut bisa terealisasi dengan baik.Bahkan jika ada kendala di lapangan, termasuk juga dengan masukan serta saran anggota dewan pihaknya akan langsung melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program tahunan tersebut.

Terkait hal tersebut, salah satu anggota dewan komisi IV DPRD Riau yang hadir dalam rapat itu Asri auzar ia mengataka, banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan, pada hal sebelumnya namaasyarakat tersebut di panggil dan di data sebelumnya oleh pihak desa.

” di dapil saya ada dua kakak beradik sekaligus dibuatkan Rumah,ini kan aneh. Padahal masih banyak warga yang lebih membutuhkan,”

Dirinya menilai ada Kongkalikong antara desa dengan pemerintah, sebab mengapa bisa kedua abrati mendapatkan rumah sedangkan masyarakat lain membutuhkan tidak mendapatkan rumah tersebut

” jangan dimainkan program di lapangan untuk kebaikan bersama agar jangan terulang lagi hal hal tersebut karena menyakitkan masyarakat sekitar yang betul-betul susah tidak dapat dan tidak layak menerima Malah dapat,”

Hal senasa juga dikatakan anggota Komisi IV DPRD Riau lainnaya, Sumiyanti menyebutkan, banyak sekali kendala pelaksanaan pembangunan RS di lapangan walau semangatnya untuk membantu masyarakat tidak mampu tapi di perjalanan program itu ternyata banyak masyarakat yang berhak tapi tidak mendapatkan rumah tersebut.

Hal itu menurut politisi Golkar ya ini disebabkan adanya perbedaan regulasi pada 2017 dan 2018, di mana dengan regulasi baru yang mewajibkan setiap penerima mempunyai tampak rumah baru boleh menerima bantuan RSLH, namun keadaannya Banyak masyarakat yang tidak memiliki tapak rumah dan hanya punya tanah sehingga tidak bisa menerima bantuan tersebut.

“Kami menyarankan untuk tahun 2019 ini yang punya tanah bisa dapat rumah dan diharapkan regulasi baru itu dikomunikasikan dengan baik untuk dapat diubah karena kebanyakan di lapangan kami temui masyarakat tidak punya tampak rumah umumnya mereka punya tanah saja sehingga banyak yang tidak dapat bantuan,”tuturnya.

Seperti diketahui, untuk program RSLH yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 ini, Pemerintah provinsi Riau di dalam APBD telah menganggarkan anggaran sebesar Rp 115 miliar, Sedangkan untuk harga pembangunan setiap rumahnya akan berbeda disetiap kabupaten kota memiliki harga yang variatif mulai dari 50juta hingga 60 juta rumah, tergantung kondisi alam masing-masing wilayah. ADV

Leave A Reply

Your email address will not be published.