Pernyataan Sikap Dewan Energi Mahasiswa Indonesia Terkait Privatisasi Pertamina

0 1.228

JAKARTA, Buletininews.com – Beberapa hari belakangan, statement Menteri BUMN terkait privatisasi perusahaan milik negara, yaitu Pertamina, menuai banyak kritikan.

Menteri BUMN ingin memprivatisasi pertamina melalui IPO (initial publik offering) sub-holding dengan alasan tranparansi dan akuntabilitas. Hal ini disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pertamina merupakan Holding migas yang menaungi beberapa Sub-Holding diantaranya Upstream (Hulu), Pengolahan (Refenery, Petrochemical), Downstream (Pemasaran), Transportasi (perkapalan), dan Gas.

Dengan bisnis Pertamina yang sangat menarik dan sexy, banyak oknum-oknum berkepentingan untuk ikut bergabung dalam bisnis Pertamina dimana puncaknya pada 29 juni 2018 terjualnya Pertagas yang merupakan sub-holding Pertamina yang berbisnis di sektor gas kepada PGN (Perusahaan Gas Negara).

Menurut Tirto.id PGN mengakuisisi Pertagas dan Pertagas Niaga dengan membeli 51% saham seharga Rp 20,1Triliun untuk 2.591.099 lembar saham ini juga termasuk PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, PT Perta Samtan Gas, dan PT Perta Kalimantan Gas. Jika kita lihat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pengertian privatisasi adalah

“Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat,” kata Roby Juandry dari Dewan Energi Mahasiswa Indonesia.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa privatisasi yaitu penjualan saham sebagian dan seluruhnya. Kata seluruhnya inilah yang mengandung kontroversi bagi masyarakat.

Kontroversi tersebut jelas berdampak kepada kepemilikian dan peran BUMN yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Apabila dijual saham seluruhnya maka tentu saja kepemilikan pemerintah terhadap BUMN tersebut sudah hilang beralih menjadi milik swasta dan beralih namanya bukan BUMN lagi tetapi perusahaan swasta.

Dengan demikian, pelayan publik ke masyarakat akan ditinggalkan apabila pengelolaan berpindah tangan ke pihak swasta, terutama swasta asing, dan tentu saja ini akan menciderai amanat UUD 1945 terhadap BUMN.

“Dalam hal ini kami tidak sepakat dengan adanya privatisasi terhadap sub-holding PT Pertamina (persero),” kata Roby.

Karena itu kata Roby, Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia menyatakan sikap:

  1. Mendesak kepada Presiden untuk membuat kebijakan yang menguatkan sektor energi sebagai jalan menuju kedaulatan energi Indonesia
  2. Menolak secara tegas segala bentuk dan upaya privatisasi PT Pertamina (persero)
  3. Menolak secara tegas model holding dan subholding dalam PT Pertamina (persero)
  4. Mendesak presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menteri BUMN atas kebijakan yang dibuat.**/ril
Iklan di bawah artikel

Leave A Reply

Your email address will not be published.