Jakarta, Buletininews.com -Dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Investasi yang dilaksanakan di The Ritz Carlton Pasific Place SCBD Jakarta, pada Kamis (20/2/2020). Bupati Kampar diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs Yusri MSI turut hadir.
Dimomen ini, Pemkab Kampar akan berusaha melayani dan memudahkan pengurusan segala izin usaha yang masuk di Kabupaten Kampar. Tentu dengan dipermudahnya pengurusan izin usaha ini, diharapkan kepada investor beserta pengusaha yang masuk membuka usaha didaerah Kabupaten Kampar dapapt berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Kampar.
Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Drs Yusri MSI mewakili Bupati Kampar didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PSTP) Kab.Kampar, Hambali saat mengikuti dan menghadiri Rakornas Investasi Tahun 2020 di Jakarta.
Saat ditemui usai mengikuti Rakor tersebut, Yusri juga menambahkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Kampar akan menyiapkan strategi bersama dalam rangka meningkatkan investasi di tanah air.
Hal ini, esuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo. Tentu, Pemerintah Daerah harus mempermudah izin pelaku usaha yang ingin menanam investasi di Daerah, terkait seluruh dengan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan Investasi.
“Sesuai arahan Presiden, agar melayani dengan baik tentang segala izin usaha, baik itu pembebasan lahan, izin usaha agar dipermudah, jangan dipersulit, agar para investor nyaman untuk berinvestasi di daerah.” jelas Yusri menyampaikan.
Sekretaris Daerah yang juga didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Kampar, Hambali senada menyampaikan “jika ada Investor akan berinvestasi didaerah, kita komit untuk melayani dengan baik, jika pengusaha menemui masalah dalam mengurus proses perizinan, maka kita akan mencari solusi dan jalan keluar yang baik.”
Rakornas Investasi Tahun 2020 ini dihadiri 2.000 undangan seluruh Sekretaris Jendral, Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pejabat BKPM, dan Insan Media Pers.
Acara ini juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) MoU antara Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dan Kapolri, Jenderal Pol Drs Idham Azis tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal.
Diketahui, Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor,
(hasbi)