Pekanbaru, Buletininews.com — Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi televisi digital dengan tema ‘Riau Siap Analog Switch Off’. “Kami atas nama Pemprov Riau mendukung berbagai langkah yang akan dilakukan dalam rangka mendukung terbukanya informasi sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” imbuhnya secara virtual, dalam acara Talkshow Riau Siap Analog Switch Off , Kamis (30/9/2021). Ia mengatakan perkembangan teknologi di bidang penyiaran saat ini berkembang pesat. Terutama dengan mulai diterapkannya sistem penyiaran secara digital untuk menggantikan sistem penyiaran secara analog. Menurutnya, hadirnya televisi digital di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Lantaran masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan televisi analog. Manfaat dengan adanya televisi digital yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kualitas gambar yang dihasilkan lebih jernih dan tayangannya lebih efektif. “Dengan adanya televisi digital ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas seperti kualitas gambar yang dihasilkan jauh lebih jernih,” tuturnya. Gubri berharap dengan kehadiran sosialisasi televisi digital masyarakat indonesia terkhusus masyarakat Riau untuk mendapatkan penyiaran seutuhnya tanpa berbayar pada wilayah blank spot area. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kominfo Rosarita Niken Widiastuti mengungkapkan wilayah lainnya di Provinsi Riau yang merupakan daerah blank spot akan menjadi bagian dari proyek digital progressing sistem sebagai tahap akhir digitalisasi siaran televisi di Indonesia. “Implementasi dari siaran digital di Provinsi Riau tidak lepas dari fungsi siaran analog yang akan dialihkan ke siaran digital,” ungkapnya. Pihaknya menuturkan dari lima wilayah siaran akan dilakukan secara bertahap, tahap pertama ASO tanggal 30 April Tahun 2022 untuk wilayah layanan Riau 1 dan 4 yaitu Kampar, Pekanbaru, Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. “Untuk tahap kedua tanggal 25 Agustus Tahun 2022 untuk wilayah layanan Riau 5 (Siak, Pelalawan dan Kuantan Singigi),” tuturnya. Sedangkan tahap ketiga wilayah ASO Tahun 2022 untuk wilayah layanan siaran Riau 3 dan 7 yaitu (Rokan Hilir dan Indragiri Hilir). Tujuan dari sistem penyiaran digital ini, imbuh niken, untuk efesiensi penggunaan spektrum, efesiensi eksistensi infrastruktur industri penyiaran, meningkatkan kualitas penyiaran, mempertahankan penyebaran kepemilikan, dan menumbuhkan industri penyiaran serta untuk televisi digital. Pihaknya mendukung secara penuh digitalisai analog di Provinsi Riau dan ia mengatakan kementrian Kominfo sudah mendesain jaringan layanan siaran televisi digital diseluruh indonesia dengan merujuk pada standar International Telekomunication Union (ITU). “Faktor – faktor seperti kondisi geografis, luas wilayah, keterbatasan frekuensi radio dan kemampuan teknologi siaran digital ini tentu mempengaruhi desain akhir di Provinsi Riau yang terbagi dalam lima wilayah siaran,” ungkapnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau Chairul Riski dan tamu undangan lainnya yang hadir secara virtual

By buletininews on September 30, 2021

Jakarta, Buletininews.com — Praktik pertambangan tanpa izin atau PETI, yang selama ini merusak lingkungan dan mencemari Sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau telah menjadi perhatian serius banyak pihak.

Sebagian masyarakat bahkan ada yang menuding praktik ini “dilindungi” oleh oknum aparat. Sehingga, PETI bertahun-tahun tidak bisa ditertibkan.

Sempena peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-76 di Jakarta (30/09/2021), yang digelar Kementerian ESDM RI, ada kabar gembira bagi masyarakat Riau, khususnya Kuansing.

Pada momen yang berbahagia ini, Kementerian ESDM telah menetapkan enam provinsi, termasuk Riau (Kuansing) sebagai lokasi percontohan transformasi PETI menjadi Pertambangan Rakyat, sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk Riau (Kuansing) bahkan pada kesempatan itu langsung diserahkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.

“Saya kira ini momen yang sudah sangat lama kita tunggu-tunggu. Ini pertama dalam sejarah Riau, kita bisa menerima IPR dan jadi lokasi percontohan transformasi PETI jadi pertambangan rakyat,” ucap Gubri Syamsuar usai acara.

Syamsuar optimis, dengan dikeluarkannya IPR oleh Kementerian ESDM dan Kuansing menjadi wilayah pertambangan rakyat, maka kerusakan lingkungan akan bisa diminimalisir.

Di sisi lain, masyarakat tetap dapat melakukan pertambangan emas secara legal tanpa khawatir berurusan dengan pihak berwajib.

“Jadi masyarakat tetap terbantu secara ekonomi. Tapi tidak lagi merusak lingkungan, terutama Sungai Kuantan karena merkuri,” urai mantan Bupati Siak dua periode itu.

Saat mendapat kesempatan menyampaikan pidato pada acara puncak Peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-76 itu, Gubri Syamsuar juga mengungkap berbagai potensi bahan galian di Bumi Lancang Kuning, yang mesti dikelola secara baik dan legal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Riau.

“Kami berharap Kementerian ESDM tidak hanya fokus pada pertambangan emas saja, tapi juga komoditas lain seperti pasir dan sirtu yang cukup besar di Riau,” ucapnya.

Menurut Gubri, pasir dan sirtu banyak digunakan untuk kebutuhan proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan tol.

Termasuk juga pasir laut di Pulau Rupat yang sangat diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan Riau Pesisir.

“Masyarakat di Rupat sudah turun-temurun menambang pasir, namun sampai saat ini tidak ada IPR-nya. Kita berharap Kementerian ESDM juga bisa fokus dengan hal ini, sehingga masyarakat legal dalam bekerja,” harap Syamsuar.

Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan menyambut baik aspirasi Gubri tersebut.

“Intinya kita ingin kekayaan alam ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bukan jadi masalah baru, tapi justru jadi perekat bagi kita dalam hidup berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Ridwan juga sempat menyarankan kepada Gubri untuk membentuk suatu BUMD yang akan fokus dalam penambangan galian C.

“Jadi nanti masyarakat bisa diajak melalui BUMD ini,” sarannya.

Pada acara itu juga hadir Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial. Sementara Gubri Syamsuar didampingi Kadis ESDM Indra Agus Lukman dan Kaban Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya.

Related Posts