MERANTI, Buletininews.com — Mahadi Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditanya oleh Wartawan pekan lalu terkait perkembangan nasib sisa dana ADD anggaran tahun 2019 yang nilainya 35 persen ( 3 bulan-Red ) setiap Desa untuk 96 Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti,Menurut Mahadi yang juga Kepala Desa Kedabu Rapat itu, kepada Wartawan ia menjelaskan terkait sisa dana ADD tahun anggaran 2019 yang belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu tiga bulan atau 35 persen.
Diakui Mahadi, masalah nasib dana ADD tersebut pernah dibahas bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, bersama sejumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertempat di Sekretariat APDESI Jalan Pelabuhan Selatpanjang, Namun tidak ada benang merahnya alias tidak jelas hasilnya, kata Mahadi.
Selanjutnya papar Mahadi, pada tanggal 4 Januari 2020, ia diundang ke Batam oleh Irwan
Bupati Kepulauan Meranti, membahas seputar Nasib sisa dana ADD tersebut,Irwan berjanji terkait sisa anggaran dana ADD yang belum dibayar tersebut akan dialokasikan pada anggaran APD-P tahun 2020, setelah itu ungkap Mahadi, pihaknya mengadakan audensi menghadap Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah, yang bertempat diruang kerjanya yang dihadiri oleh 9 Koordinator Kepala Desa dari masing-masing Kecamatan, hajat tersebut mendapat respon dari Ketua DRD tersebut.
Ardiansyah Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dikonfirmasi oleh Wartawan pada hari kamis 2 April 2020 diruang kerjanya terkait hal nasib dana ADD tersebut, Jekc sapaan akrabnya Ardiansyah, ia mengakui telah beraudensi dengan Ketua APDESI Kabupaten Kepulauan Meranti, Mahadi yang didampingi oleh 9 orang koordinator dari Kepala Desa masing-masing Kecamatan, membahas seputar terkait sisa dana ADD tahun 2019 yang belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada 96 Desa, papar Ardiansyah.
Menurut ,Ardiansyah pihaknya merespon hal tersebut, kita akan menunggu draf usulannya dari pihak eksekutif yang terkait,masalah dana ADD tersebut, sekitar bulan Agustus tahun 2020
kita sudah membahas APBD-P , dan kata Ardiansyah lagi untuk alokasi anggarannya bisa bersumber dari dana DBH ( Dana Bagi Hasil ) atau dari DAU ( Dana Alokasi Umum ).pungkasnya.( M.Khosir )